Selasa, 17 Juli 2012
RUU PENDIDIKAN TINGGI DITERIMA SECARA AKLAMASI OLEH DPR

RUU PENDIDIKAN TINGGI DITERIMA SECARA AKLAMASI OLEH DPR


Oleh: Prof.Dr.H.M.Rusydi Khalid, MA


Rancangan undang-undang pendidikan tinggi  (RUU PT) akhirnya disetujui secara aklamasi oleh 10 fraksi di DPR pada hari Jumat, 13/7/2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekalipun demikian, masih saja ada sejumlah pihak yang tetap melakukan penolakan terhadap RUU ini dengan alasan dapat mengurangi bahkan menghilangkan otonomi perguruan tinggi karena adanya sejumlah pasal yang mencerminkan campur tangan pemerintah melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam pengelolaan perguruan tinggi.  Pasal-pasal yang masih menuai perdebatan antara lain   adalah seputar organisasi perguruan tinggi, pasal 61 ayat 3  yang menyatakan bahwa “organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi” dan  pasal 66 yang berbunyi” statuta PTN badan hukum ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Dan juga pasal 33 mengenai kurikulum  yang berbunyi” Program studi diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi”, dan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, pemberian dan pencabutan izin program studi diatur dalam peraturan menteri”. Serta pasal tentang mutasi dosen yakni “ PTN badan hukum memiliki wewenang mengangkat dan menghentikan dosen dan tenaga kependidikan (Pasal 65 ayat 3) dan “ Ketentuan mengenai penugasan dosen dan pemberian insentif kepada dosen diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 70 ayat 6).


            RUU PT ini disahkan setelah mengalami pengurangan pasal dari 102 pasal pada 26 Juni menjadi 59 pasal. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad  (Kompas 4Juli)  menjawab keberatan yang muncul, dengan mengatakan secara substansi RUU PT sudah siap. RUU ini menyatakan tentang pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan bantuan operasional PTN. Sedang untuk PTN Badan Hukum penyediaan dana pendidikan tinggi dialokasikan melalui mekanisme subsidi. Adapun perguruan tinggi swasta pendanaan dalam bentuk hibah. Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah perguruan tinggi. Kemudian biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang membiayai. Sedang mengenai status PTN, pemerintah mengakomodasi bentuk-bentuk PTN yang ada, bisa berbentuk satuan kerja, satuan kerja dengan pengelolalaan badan hukum dan badan hukum.


SIKAP KAMPUS


Pro-kontra tentang suatu masalah besar adalah hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat dan dunia akademik. Jadi sikap kampus yang terbelah antara yang menyetujui dan yang menentang adalah sesuatu yang wajar asalkan argumennya meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi yang tidak setuju, opini yang dibangunnya adalah adanya intervensi, campur tangan pemerintah dalam organisasi perguruan tinggi sehingga dapat mengebiri otonomi perguruan tinggi. Seperti Statuta PTN badan Hukum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan mengenai program studi yang  dapat diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi standar minimum akrediatasi dan ketentuan mengenai metode, pemberian dan pencabutan izin program studi yang harus diatur dalam peraturan menteri, dan kewenangan memutasi dosen yang diatur dalam peraturan pemerintah (Kompas,6 Juli).


Satryo Soemantri Brodjonegoro ( Dirjen Dikti 1999-2004) dalam artikelnya “ Menyongsong UU PT Hakiki” (Kompas 7 Juli) tidak secara tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU PT. Ia hanya menginginkan agar UU PT menjadi landasan hukum beroperasinya perguruan tinggi di Indonesia dan akan menentukan arah perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, dan UU PT seyogyanya memberi atribut otonom bagi perguruan tinggi, dan juga UU PT sebaiknya tidak berisikan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mengelola perguruan tinggi, tetapi lebih berisikan kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan  tinggi bagi rakyatnya dan untuk mendukung perguruan tinggi agar mampu menyejahterakan rakyatnya. Ia juga menginginkan agar tata kelola perguruan tinggi tidak bersifat hierarkis dan birokratis yang seragam dan terstruktur. Menurutnya jabatan di perguruan tinggi seperti rektor dan dekan adalah amanah untuk memajukan prestasi perguruan tinggi dengan cara memberdayakan para kolega civitas academicanya. Di perguruan tinggi kita tidak mengenal atasan dan bawahan karena yang ada adalah hubungan kolegial antar sesama civitas academica.


Mendikbud,Mohammad Nuh secara bijaksana menjawab segenap kekhawatiran dan keberatan itu dengan mengatakan bila RUU PT dinilai masih ada kekuarangan, pemerintah tetap terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan guna dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Selanjutnya mengenai kekhawatiran pengurangan otonomi PT, ia menegaskan bahwa RUU PT ingin mendorong PTN otonom dan bisa mandiri. Disparitas PTN sangat bervariasi. Dari sekitar 93 PTN hanya 7 yang dulunya PT Badan Hukum Milik Negara yang mandiri, 20 siap mandiri dan sisanya masih membtuhkan banyak bantuan dari sisi sumber daya manusia dan dana. Meskipun mendorong otonomi, RUU PT memagari agar biaya kuliah di PT tidak mahal. Karena itu akan dibuat standar pembiayaan yang berbeda-beda di setiap PTN, program studi dan wilayah. Adapun mengenai kurikulum dan rumpun ilmu, Nuh mengatakan pengaturan rumpun ilmu dirasakan perlu karena banyak perguruan tinggi baru yang membuka program studi yang “ aneh” untuk menarik calon  mahasiswa baru. Jagi agar tidak seenaknya membuka prodi, perlu aturan. Inipun berkaitan dengan gelar akademik yang diberikan.


RUU PT sudah  disetujui untuk disahkan, maka sebaiknya UU PT ini dicoba dulu sambil tetap memberikan masukan kepada pemerintah untuk PP atau Peraturan Menteri.


 


 

Download File

[ Kembali ]